Masyarakat Sipil Desak DPR Serius Kendalikan Pencemaran Udara: DPR Setuju untuk Awasi KLHK dan ESDM

JAKARTA, 12 Juli 2018 – Masalah pencemaran udara di berbagai kota besar di Indonesia menjadi semakin mengkhawatirkan akibat pesatnya pertumbuhan angka pencemaran dari sumber energi terutama emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tenaga Batubara.  

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Udara Bersih Indonesia dengan para anggota DPR RI hari ini. Dalam pertemuan tersebut, koalisi meminta DPR melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, khususnya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hadir dalam pertemuan dengan masyarakat sipil tersebut adalah para anggota DPR yang tergabung dalam Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI yang dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Fraksi Golkar.

Mercy Chriesty Barends dari Fraksi PDI-P selaku pemimpin rapat menyambut baik masukan yang diberikan oleh masyarakat sipil dan menerima baik permintaan untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap regulasi seputar udara bersih.

“Kita akan kawal sungguh-sungguh proses perbaikan peraturan ini dan kita akan lakukan pengawasan yang lebih ketat pada kementerian dan instansi terkait,” ujar beliau.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Udara Bersih Indonesia diwakili oleh Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), International Institute for Sustainable Development (IISD) serta Centre for Energy Research Asia (CERA).

Mandeknya pembahasan sejumlah aturan terkait pengendalian pencemaran udara di level kementerian terutama di KLHK, menjadi dasar pentingnya komitmen legislator melaksanakan fungsi pengawasan ini.

“Setidaknya ada beberapa aturan yang hingga kini belum diselesaikan KLHK, seperti Revisi Permen LH No 21/2008 tentang Baku Mutu Emisi PLTU batubara dan pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Udara (RPP PKU),” kata perwakilan koalisi sekaligus Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari ICEL Margaretha Quina.

Keseriusan Kaukus Energi Hijau DPR  menjadi penting bagi koalisi masyarakat guna menjamin udara sehat bagi masyarakat Indonesia, terutama karena implikasi biaya dari pencemaran udara sangat signifikan. Analisis dari IISD mencatat pada 2015, nilai ekonomi akibat kematian dini disebabkan buruknya kualitas udara Indonesia dapat mencapai US$ 2,5 miliar (Rp 36 triliun) atau cent US$ 0.02/kWh per tahun. Menurunnya produktivitas tenaga kerja Indonesia karena polusi udara berkisar hingga US$ 12 miliar (Rp 170 T) per tahun atau 6,49% PDB 2013.

“Biaya perawatan dari penyakit yang dipicu oleh polusi udara dapat mencapai 40-80% pengeluaran tahuban rumah tangga berpenghasilan di bawah UMR Jakarta yang berada di kisaran Rp 3 juta/bulan,” kata perwakilan IISD Lucky Lontoh.

Karena itu, koalisi mendesak Komisi VII berkoordinasi dengan Komisi IV untuk mengawasi Kementerian ESDM dan kementerian terkait dalam mengendalikan sumber-sumber pencemaran yang signifikan. Misal dengan panitia khusus (Pansus), terutama pelaksanaan dan evaluasi 35 GW, termasuk dampaknya pada kualitas udara. Ini penting untuk mempercepat transisi energi dari penggunaan fossil yang mengotori lingkungan ke energi terbarukan yang bersih.

Hal senada juga ditegaskan Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu. Di kesempatan yang sama dirinya meminta DPR mengawasi pelaksanaan PP pengendalian pencemaran di daerah, terutama DKI Jakarta terkait pelaksanaan Asian Games.

”Kualitas udara di Jakarta sudah berbahaya. Apalagi hampir semua negara sudah mengukur kualitas udara dengan parameter PM 2,5. Sedangkan Indonesia masih menggunakan parameter PM 10 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Nomor KEP.45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU),” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *